Sejarah yang Selalu Berulang

 

Oleh: Ufqil Mubin

Kasus korupsi yang menimpa salah satu pejabat negara dari partai penguasa yang saat ini masih diperbincangkan karena diduga melibatkan anak petinggi negeri seolah mengingatkan kembali kepada kita terhadap kasus serupa yang pernah mencuat di akhir masa jabatan presiden sebelumnya.

Di masa kepemimpinan presiden yang lalu, sebagian pejabat tinggi negara yang berada di lingkaran penguasa berakhir di jeruji besi. Ketua partainya pun berakhir di terungku karena terbukti melakukan korupsi. Para menteri juga terbukti terjebak pada tindak pidana korupsi dalam beragam kasus.

Hal yang sama pula terjadi di periode kedua presiden saat ini. Kita mungkin belum begitu lupa dengan dua menteri yang tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka juga orang-orang terdekat dalam lingkaran kekuasaan tertinggi negeri ini. Apalagi menteri yang terakhir ini. Ia seorang petinggi partai yang kini memayungi presiden dalam merebut, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaannya.

Barangkali karena kasus-kasus korupsi itu pula yang membuat partai penguasa sebelumnya gagal mempertahankan kekuasaan yang telah dipegangnya selama sepuluh tahun. Atau bisa jadi pula disebabkan menurunnya performa presiden sehingga gagal mempertahankan pengaruhnya di hadapan para pemilih yang mengalihkan pilihannya pada partai lain di Pilpres 2014.

Bisa jadi benar kata orang-orang bahwa korupsi sangat dekat dengan kekuasaan yang dibangun dengan produk pemilu yang hanya memberikan peluang bagi mereka yang mendapatkan kekuasaan karena uang. Pada titik ini, para oligarkilah yang sebenarnya berkuasa. Ini bisa terjadi pada partai yang berlatar belakang nasionalis, religius, ataupun partai nasionalis-religius.

Ke depan, memang di negara kita ini perlu ada perubahan besar dalam sistem pemilu. Pesta demokrasi liberal yang saat ini diterapkan untuk mendapatkan kekuasaan pada akhirnya tidak membawa kemajuan yang berarti bagi bangsa kita. Setiap pemilu kita justru disibukkan dengan perpecahan antar-anak bangsa karena saling hujat, saling cemooh, dan perang opini yang tak berarti apa-apa bagi kemajuan bangsa.

Pemilu mestinya memberikan peluang bagi mereka yang benar-benar memiliki rekam jejak bersih, mempunyai kemampuan manajerial, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jika hal ini masih gagal kita terapkan pada pemilu berikutnya, saya meyakini bangsa ini tidak akan pernah mengalami kemajuan apa pun. Barangkali yang ada justru sebaliknya: kemunduran. (*)